KEPRITANJUNG PINANG

Opini: Harapan PemiluKada Bersih Dari KKN

Saat ini masyarakat berteriak keras  dalam pelaksanan pemilih daerah harus bersih  Dan bebas dari politik uang yang sampai saat ini politik uang sebagai tameng yang ampuh untuk mempengaruhi pola piker sebagai masyarakat.

Pemilihan Kepala Daerah yang didampingi dengan korupsi menjadi penyakit masyarakat yang akut disaat ini, sebenarnya masyarakat juga sudah bosan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para politikus ataupun di Borokrasi.  Sebenarnya pemilu yang tidak bersih harus ada tindakan hukum dan pembatasan hak politik , pengaturan tentang hal tersebut bisa dibuat dan ia tidak permanen. Praktek-praktek pmilu yang tidak bersih sampai saat tidak ada kepastian hukum sehingga setiap datangnya perserta demokrasi baik pemilihan Legislatif maupun Kepala-kepala Daerah pasti politik, uang selalu dan sering muncul dihari-hari menjelang pemilihan. Sering kita dengar pemberian uang di masyarakat-masyarakat dengan sebutan serangan pajar. Karna salah satu cara ini yang ampuh untuk memperolehi suara untuk mencapai kemenangan dalam pemilihan Kepala Daerah ataupun dalam calon Legilatif.

Dari ajang demokrasi pemilihan Kepala Daerah kita masih menghadapi dua masalah yang tak pernah selesai, yang pertama maraknya politik uang dalam proses pemilihan, kedua, susahnya membentuk penyelenggaraan Negara dan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan hepotisme.

Pilkada serentak sudah berapa kali dilaksanakan namun masih saja gagal membersihkan dari politik uang, kegagalan ini akan berdampak buruk pada penyelenggaraan daerah yang bebas dari korupsi dan suab.

Kalau kita melihat dari tuntutan Reformasi, MPR mengeluarkan ketetapan nomor XI/MPR/1998 Tentang penyelenggaraan yang bersih dan bebas korupsi, polusi dan hepotisme dan disetujui DPR dengan Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bersih dan bebas korupsi, polusi dan hepotisme. Kemudian DPR meluncurkan undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang dan mengesahkan pembentukan KPK Tahun 2003 hal ini dilaksanakan untuk para penyelenggaraan pemerintah yang bebas dari korupsi, polusi dan hepotisme.

Negara kita pilkada secara langsung dimulai tahun 2005. Politik uang kembali membuka jalan kemenangan bagi sejumlah Kepala Daerah  terus berkembang hingga saat ini. Uang telah menjadi kekuatan dominan dalam pilkada. Politik uang juga telah mendapatkan partai-partai politik sebagai kendaraan sewaan yang senang disebut mahar politik dan sewa perahu.

Seharusnya demokrasi pemilihan bukan saja penting dalam meperkuat partisipasi politik rakyat tetapi juga sebagai jalan memperbaiki pemerintahan dalam menerapkan kebijakan dan melaksanakan program untuk mencapai tujuan, menujukan kesalahan umum dan keadilan sosial meskipun politik uang dilarang karena salah satunya tak lepas dari lemahnya Undang-Undang. Dan juga hendaknya kejujuran dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggaraan Negara (LHKPN). Bagi semua pasangan calon kepada KPK, Pengawasan dan audit dana kampanye serta tim sukses. Dalam hal ini KPU perlu memperkuat komitmen menolak politi uang dengan mendeklarasikan fakta intengitas yang salah satunya bersih komitmen politik uang. Serta ditanda tangani oleh pasangan calon dalam pilada, badan pengawas pemilih yang disingkat Bawaslu wajib menunaikan tuasnya dalam mengawasi dugaan politik uang dan juga pembentukan satuan tugas anti politik uang. Dengan demikian diharapkan setiap daerah bisa mewujudkan pilkada yang bersih dari demokrasi.

Hari ini kita rakyat Indonesia akan mengikuti pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Gebenur yang akan dilaksanakan KPU pada tnggan 9 Desember 2020 tentunya sistem ini disekenggarakan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dimana rakyat dapat memilih Kpeala Daerah secara langsung sesuai dengan hati nurani pilihannya masing-masing namun, mungkin masih ada upaya untuk mengotori peserta demokrasi pilkada serentaak tentunya dengan praktek-praktek korupsi, suap, jual beli suara hingga keterlibatan cukung sebagai pemodal pasangan calon Kepala Daerah tentunya sebagai langkah pekerjaan salah satunya menggunakan mata rakyat, yaitu laporan seluruh eksponen Bangsa yang melihat dugaan praktek korupsi dipilkada. Jangan pernah bepikir akan kesulitan untuk memantau penggerakan khusus potensi tindak pidana korupsi dalam perhelatan pilkada serentak.

Salah satu Kabupaten yang ikut menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah serentak adalah Kabupaten Karimun. Banyak langkah-langkah dan cara penyelnggaraan bekerja sama dengan pengawas pemilum TNI dan POLRI untuk mencegah terjadinya politik uang sehingga salah satu cara membentuk Desa atau Kleurahan sebagai kampong menolak poliyik uang. Langkah kerjasama ini dapat dilibatkan kerjasama yang baik antara Pemerintah setempat, KPU, Pengawas dan unsure pemilihan keamanan TNI dan Polri. Semoga pilkada serentak tahun ini yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 daerah dapat terlaksanakan dengan baik, aman, dan tidak menimbulkan masalah yang tidak diinginkan dan dapat terapnya pilkada bersih dan sehat.(*)

Penulis  : Abellalionandia

Loading...
 

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close
Close