Kesulitan masyarakat selama ini akibat berbagai kebijakan pemerintah khususnya dapat di lihat dari penomena global yang terjadi di dalam masyarakat skrng (covid19) berbagai kebijakan di aplikasikan ke dalam kehidupan masyarakat akan tetapi kebijakan yang di terapkan hanya sebatas peraturan tanpa ada solusi ,sehingga bentrokan berbagai pihak pun muncul.
adanya pelesetan-pelesetan “bersilat istilah”: PSBB (pembatasan sosial berskala besar), PSBB transisi, micro lockdown, dan terakhir PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat),”
penggunaan istilah yang gonta-ganti tersebut, semangkin terlihanya kurang persiapan pemerintah dalam membuat kebijakan.
Sebetulnya kebijakan efisiensi kewenangan pemerintah jika di lihat dari dampak kebijakan itu sendiri tentu tidak terlepas dari siapa menjalani kebijakan tersebut ? kebijakan yang memengaruhi masyarakat tentu harus memandangan segala aspek, jika kebijakan tersebut mempengaruhi ekonomi dan kelangsungan hidup masyarakat peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus harus ikut adil sehingga kebijakan memiliki pertimbangan, dan tdak hanya melihat kepentingan politis atau kepentingan kaum elite , pada dasaranya setiap Kebijakan dalam masyarakat harus dipelajari agar setiap peraturan dan reguiasi yang dihasilkan dapat tepat guna mencapai tujuan di dalam masyarakat
tanjungpinang -bintan termasuk salah satu daerah yang menjalan aturan ppkm, dari akibat aturan ppkm tersebut yang paling berdampak adalah pelaku usaha menengah dan kecil khususnya usaha rumah makan, cafe dan sejenisnya bergantung hidup pada daya beli masyarakat / konsumen / pengunjung. jika hari ini masyarakat di mintak untuk menaati aturan, pemeritah juga harus peka dengan kondisi ekonomi keluarga dalam masyarakat,
dalam menerapkan aturan ppkm pemko pinang juga menerapkan aturan antigen bebayar di bagi masyarakat ingin melewati batas tanjungpinang-bintan padahal sesuai surat edaran gubnur sebelumnya tanjungpinang-bintan merupakan kawasan aglomasi
arogansi pemko dalam membuat kebijakan di rasakan sangat memberatkan masyarakat, apa yang di harapkan oleh masyarakat pemko tdak tuli dan bisa mendengarkan ap yang menjadi keluhan masyarakat , di tengah-tengah aturan ppkm banyak masyarakat yang hilang pendapatan dan meningkatnya pengangguran justru harus menjadi fokus pemko ketimbang membuat kebijkan yang semangkin menekan masyarakat. (*)
Penulis : Ahadi Demisioner Ketua Himpunan Mahasiswa Kecamatan Durai, Karimun, Kepri
