KARIMUNKEPRIKUNDUR

Opini: Respon Masyarakat Kundur Terkait Vaksinasi Covid-19

Kundur adalah sebuah Pulau di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Pulau Kundur terdiri dari 3 kecamatan dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun, yaitu Kecamatan Kundur yang beribukota di Tanjungbatu, Kecamatan Kundur Barat yang beribukota di Sawang dan Kecamatan Kundur Utara beribukota di Tanjungberlian.

Kabupaten Karimun memiliki letak geografis yang amat strategis yakni berseberangan dengan negeri jiran Malaysia yang dipisahkan oleh Selat Malaka. Masyarakat Pulau Kundur memiliki pola interaksi yang beragam, daerah yang sejak dulu dikenal dengan daerah perdagangan dan pelabuhan ini memiliki penduduk hampir 20.000 jiwa yang tersebar diberbagai penjuru Pulau Kundur yang besar dan terdiri lagi atas pulau-pulau kecil yang ada disekitarnya. Terdapat berbagai suku yang mendiami Pulau Kundur ini diantaranya adalah suku asli Melayu, Minang, Bugis, Jawa, Batak, Tionghoa, dan yang lainnya. Hidup berdampingan dan memiliki pola interaksi yang berbeda-beda membuat masyarakat Pulau Kundur memiliki pola hidup yang juga beragam.

Bila dilihat lagi, kebanyakan masyarakat memilih hidup sesuai dengan mata pencaharian mereka. Bila pekerjaannya adalah petani maka mereka akan memilih tinggal ditengah kebun yang mereka miliki dan ini cenderung berada pada pelosok pulau. Jika pekerjaan mereka nelayan maka mereka akan membangun rumah ditepi laut atau dekat dengan pelabuhan. Pekerjaan yang dilakukan ini terkadang turun-menurun hingga ke generasi selanjutnya.

Pulau Kundur yang merupakan salah satu bagian dari gugusan pulau yang ada pada Kabupaten Karimun yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan pulau terbesar yang ada didalam kabupaten tersebut. Pulau Kundur juga termasuk  salah satu pemasok Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbilang cukup handal di Provinsi Kepulauan Riau.  Banyak masyarakat yang bekerja di luar pulau bahkan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara tetangga, misalnya Malaysia dan Singapura.

Seperti yang kita ketahui, bahwa kondiisi pandemi (Covid-19) sangat berpengaruh banyak berbagai bidang khususnya dibidang perekonomian mengalami kemerosotan. Terkendalanya masyarakat yang ingin bekerja ke luar daerah bahkan keluar Negeri pun terhambat. Karena sebagian wilayah membutuhkan rapid test antigent sebagai persyaratan, dimana pembuatannya membutuhkan biaya yang bisa dikatakan mahal.

Pemerintah dalam hal ini mengadakan program  melalui  vaksinasi gratis  sontak menimbulkan  pro dan  kontra di masyarakat.  Ada yang  mendukung, ada juga yang meragukan  keefektifan dan keampuhan vaksin  Covid-19. Beberapa diantaranya menolak vaksin.

Ini mengingat pandemi covid -19 yang ditimbulkan oleh virus corona SARS-CoV-2 masih baru dan vaksin yang akan diberikan tentunya masih baru. Beberapa vaksin bahkan masih dalam fase uji coba.

Beberapa pertanyaan yang mungkin muncul dimasyarakat termasuk vaksin mana yang paling baik maupun efektivitasnya, terkait vaksin apa yang cocok dan paling tidak berbahaya bagi kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang, serta berbagai pertanyaan lain.

Sebagian besar kalangan medis maupun WHO meyakini bahwa vaksin merupakan suatu solusi yang mampu menjadi upaya preventif maupun mitigasi untuk mencegah, memutus dan memperlambat penyebaran transmisi covid-19 ini.

Dari tanggapan masyarakat terkait vaksinasi, sebagian kecil masyarakat menerima untuk vaksina, sedangkan sebagian besar masyarakat menolak yang dilatarbelakangi faktor keamanan, efektivitas serta kehalalan vaksin yang menjadi faktor pertimbangan mereka.

Program vaksinasi ini merupakan program yang berikan pemerintah  yang wajib diikuti oleh seluruh masyarakat tergantung ketentuan dari pihak medis. Guna pemerintah  mengadakan program ini untuk membantu masyarakat  dalam menjalankan aktifitas seperti biasanya dengan imbalan  sertifikat.  Dimana sertifikat tersebut sebagai pengganti rapid test antigent.  Sementara ini pemberian vaksinasi covid-19 baru diberikan kepada tenaga medis terlebih dahulu dikarenakan lebih sering melakukan kontak langsung kepada para pasien, selanjutnya pegawai pemerintahan dan PNS selanjutnya turun kepada masyarakat.

Yang menjadi faktor terbesar masyarakat menolak vaksin ialah hak mereka. Dari berita hoax yang beredar sangat besar mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap vaksin, serta kurangnya sosialisasi guna memperkenalkan vaksin ini.

Solusinya bisa kita membuat progam redukasi ke masyarakat menyangkut program vaksinasi Covid-19.  Dengan diskusi dan sosialisasi bisa menjadi tahap awal untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang vaksin. Selain itu, diadakannya  forum tanya jawab seputar vaksin, dan kita membutuhkan tokoh masyarakat yang pro terhadap vaksin. Dari tokoh masyarakat kita bisa mengambil contoh Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. KH. Nasaruddin Umar, MA, Ph.D, mengatakan sudah ada kesepatakan dari para ulama di Indonesia yang membolehkan penggunaan vaksin dan imunisasi, atas dasar kedaruratan karena tidak adanya produk lain dengan manfaat serupa yang sudah berstatus halal.

Jadi kita tidak bisa menyeluruh mewajibkan masyarakat untuk di vaksin karena pasti akan ada penolakan dengan alasan dipaksa, apabila sudah ada tokoh yang pro meyakinkan masyarakat pasti masyarakat juga mendapatkan kembali kepercayaan terhadap vaksin tersebut. (*)

Penulis  : Reonita Margi Utami

 

 

 

Loading...
 

Tags
Close
Close