KARIMUNTODAY.COM, TANJUNGPINANG— Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah 2019 menyebut ada beberapa catatan penting yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kepri. Korelasi antara pelaksanaan program kegiatan dengan capaian indikator pembangunan dan dampak bagi permasalahan pembangunan maupun isu isu strategis dalam rangka pencapaian visi misi RPJMD tidak tergambar secara jelas.
“Terdapat beberapa OPD yang memiliki Tugas dan Fungsi utama dalam pencapaian Visi Misi dan Target Sasaran RPJMD justru memiliki alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan,” ungkap Ketua Pansus LKPJ APBD Provinsi Kepri 2019, Lis Darmansyah dalam laporannya, di kantor DPRD Provinsi Kepri, Pulau Dompak, Senin (22/6/2029) kemarin.
Pada sidang paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau dengan agenda Laporan Akhir Panitia Khusus Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019, Lis Darmansyah menyampaikan beberapa hal yang menjadi catatan umum, antara lain belum optimalnya penyajian informasi di dalam dokumen LKPJ terhadap hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana LKPJ hanya terfokus pada informasi seputar capaian kinerja yang hanya diukur berdasarkan capaian serapan anggaran, realisasi fisik dan persentase capaian indikator pembangunan.
“Bahkan antara program kegiatan dengan indikator yang ditetapkan banyak yang tidak relevan,” ujar Lis.
Kemudian, Pansus menyoroti banyaknya ditemukan ketidakkonsistenan di dalam perencanaan dan penganggaran dengan realisasi. Beberapa OPD yang alokasi anggarannya meningkat tajam dari pagu indikatif RPJMD maupun Renstra OPD tetapi kurang memperhatikan Tugas dan Fungsi dari OPD.
Lanjut Lis, hal ini menyebabkan banyaknya program yang memiliki indikator indikator utama dalam rangka pencapaian target RPJMD yang capaiannya kurang optimal.
Selain itu, dalam penyusunan program kegiatan oleh masing masing OPD, kurang optimal didalam mensinergikan dengan target-target sasaran dan permasalahan pembangunan yang menjadi urusan OPD.
“Hal ini menyebabkan capaian atas beberapa indikator pembangunan diragukan validitasnya karena tidak relevannya antara pelaksanaan program kegiatan dengan inidkator,” tegas Politisi PDI Perjuangan tersebut. (*)
