KARIMUNTODAY.COM, KARIMUN – Maraknya penambangan pasir darat ilegal di karimun, kepri bukan menjadi rahasia umum lagi, walaupun sudah beberapa kali media ini memberitakan terkait hal tersebut belum terlihat adanya tindakan nyata dari Aparat Penegak Hukum maupun di ESDM Kepri, seolah – olah para penambang pasir darat ilegal tersebut terkesan kebal hukum.
Mulkansyah Ketua LSM RCW Kepri ketika dimintai tanggapanya Kamis (9/1/2025) mengatakan, Lemahnya tindakan dari aparat penegak hukum maupun Dinas ESDM dan Lingkungan Hidup Provinsi Kepri membuat aktivitas penambangan pasir darat ilegal di karimun semakin tidak terbendung sudah selayaknya dilakukan penindakan tegas dengan melakukan penangkapan terhadap para pemodal (penambang-red) agar ada efek jera.
” Andaikata aparat penegak hukum di karimun tidak mampu melakukan penindakan tegas diharapkan Dirkrimsus Polda Kepri untuk turun tangan untuk menutup serta menangkap para pemodal atau pemilik tambang pasir darat ilegal tersebut, pasalnya akibat dari tambang sangat terlihat kerusakan lingkungan yang cukup parah dan juga telah melanggar UU Minerba,” Imbuhnya
Ditambahkanya lagi, Para pemodal atau pemilik tambang pasir darat ilegal tersebut bisa di jerat dengan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar,” Tutupnya
Secara terpisah, Kapolres Karimun, AKBP Robby Topan Manusiwa, S.I.K., M.H. sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya terkait permintaan LSM RCW Kepri agar menindak tegas pelaku penambang ilegal dengan melakukan penangkapan, belum dapat dimintai tanggapanya begitu juga dengan Dirkrimsus Polda Kepri.
Dari hasil pantauan media ini dilapangan Keberadaan tambang pasir darat ilegal tersebut terdapat di beberapa wilayah strategis di Kabupaten Karimun, Diantaranya di Kecamatan Tebing dan Kecamatan Meral Barat. (*)
