KARIMUNKEPRIKUNDUR

Proyek Tahun Anggaran 2020 Belum di Bayar, Kontraktor Menjerit

KARIMUNTODAY.COM,  KUNDUR – Para jasa konstruksi atau kontraktor mempertanyakan apa yang menjadi kendala Pemerintah Kabupaten Karimun, Kepri  belum merealisasi dan molor membayarkan pekerjaan pembangunan infrastruktur tahun anggaran (TA) 2020,  sampai saat ini sudah bulan April 2021, para pengusaha konstruksi belum menerima pembayaran, padahal pekerjaan pembangunan infrastruktur telah selesai dan rampung lebih kurang 6 sampai 7 bulan yang lalu.

H. Khaidir Salah seorang kontraktor asal Kecamatan Kundur saat dijumpai karimuntoday.com mengatakan,  molornya realisasi dana proyek dari pemerintah Kabupaten Karimun tahun anggaran (TA) 2020.sebagai pengusaha kontraktor lokal cukup menjerit  sebab 11 paket proyek yang dikerjakannya yang sampai saat ini tidak kunjung dibayar,”sementara kontraktor harus memuat modal uang ratusan juta rupiah dalam setiap paket proyek yang sudah dikerjakan.

Menurut H.Khaidir sebagai pengusaha kontraktor bukan tidak mengunakan modal uang,”dan untuk membeli material serta untuk membayar gaji pekerja kita sampai menggadaikan sertifikat rumah di bank, adapun ke 11 paket proyek yang sudah rampung dikerjakan termasuk Mushalla Al Muqarrabin dijalan tanjung sari dan sampai saat ini belum dibayar oleh pemerintah Kabupaten Karimun.

” Proyek Mushalla Al Muqarrabin dijalan tanjung sari tersebut merupakan proyek dana aspirasi DPRD Kabupaten Karimun Hj Rohani dari Fraksi Partai Golkar dapil Kundur, tutur H.Khaidir, Sabtu (03/04/2021).

Tak jauh beda yang disampaikan salah seorang kontraktor yang enggan namanya disebut karimuntoday.com saat dijumpai Sabtu (03/04/2021).Sebagai kontraktor dirinya minta agar Pemkab Karimun segera membayar pekerjaan yang telah rampung pengerjaannya.Sesuak kontrak kerja, pemerintah daerah Kabupaten Karimun wajib membayar penuh pekerjaan yang telah rampung pengerjaannya.

Anehnya proyek selesai tapi pembayarannya tak kunjung dicairkan sehingga para rekanan kontraktor merasa dirugikan, yang paling tidak adil kalau pekerjaan kami tidak selesai tepat waktu kami kena denda,”tapi kalau pembayaran tidak beres seperti sekarang ini kami mau denda siapa.

Seharusnya Pemerintah Kabupaten Karimun harus memikirkan kami para kontraktor karena kami sudah memberikan waktu yang cukup panjang menunggu pencairan, namun pemkab belum juga memenuhi kewajiban,”  pungkasnya. 

Secara Terpiasah, Ka. BPKAD Pemkab Karimun, Abdullah sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya terkait belum di cairkanya 11 proyek yang dikerjakan H. Khaidir belum dapat dimintai tanggapanya (Majid)

Loading...
 

Tags
Close
Close