KARIMUNTODAY.COM,TANJUNGPINANG – Menyikapi tuntutan era reformasi yang mewajibkan setiap instansi pemerintah terbuka dan akuntabel. Sekretariat DPRD Kepulauan Riau (Kepri) melakukann gebrakan dengan meluncurkan Sistem Informasi Akutabilitas Pertanggungjawaban Keuangan (Siapek), Senin (22/10).
“Selama ini sistem pelaporan keuangan DPRD Kepri masih manual dan lambat. Padalah Permendagri No.59 tahun 2007 tentang pelaporan keuangan menuntut setiap pengguna anggaran diwajibkan untuk melakukan pelaporan terkait pertanggungjawaban anggaran yang digunakan,” kata Sekwan DPRD Kepri, Hamidi, MP kepada KARIMUN TODAY di Tanjungpinang, Selasa (23/10).
Menurut Hamidi, batas maksimal penyampaian laporan pertanggungjawaban anggaran yang digunakan adalah setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya. ” Namun karena keterbatasan SDM dan tingginya aktifitas dewan terkadang batas waktu penyelesaian pertanggunganjawaban menjadi lambat,” ujarnya.
Dijelaskan, dengan adanya Siapek ini menjadi jawaban dari masalah-masalah tersebut. “Proyek perubahan ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau,” ucapnya.
Ia mengharapkan dengan terwujudnya peningkatan pengelolaan di Sekretariat DPRD Kepri yang akuntabel dan terintegrasi sehingga sejalan dengan misi Provinsi Kepri tahun 2016-2021. “Adapun misinya yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel,aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayana publik yang berkualitas,” paparnya.
Hamidi membeberkan, untuk tahap awal, pihaknya sudah membentuk tim efektif.Selanjutnya, tim efektif ini membentuk aplikasi yang mempermudah pelaporan keuangan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. “Untuk tahap pertama, penerapannya digunakan untuk beberapa kegiatan di sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau,” urainya.
Selanjutnya, ungkap Hamidi, untuk tahun 2019 nanti Siapek akan diterapkan diseluruh kegiatan-kegiatan di DPRD Kepri. “Sehingga nantinya keuangan DPRD Kepri akan lebih akuntabel, trasparan yang juga sesuai dengan nawacita bapak Presiden (Joko Widodo),” tukasnya. (*/r)
Laporan : Helmy Ridar
Editor : Indra H Piliang
