Sekdakab Inhil Menyampaikan Pidato Tanggapan Bupati Terhadap Pandangan Umum 7 Fraksi Terhadap APBD T.A 2018  .

 

KARIMUNTODAY.COM, TEMBILAHAN – Selasa (27/11/2018) Dilaksanakan rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil yang dihadiri Sekda Said Syarifudin, pejabat eselon dilingkungan Pemkab Inhil. Rapat yang dihadiri Ketua dan 23 orang anggota DPRD dipimpin Wakil Ketua DR. H. Maryanto dengan agenda tanggapa dan jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi terhadap APBD 2019.

 Pada kesempatan tersebut Sekda Said Syarifudin membacakan sambutan Bupati Inhil saat menghadiri Paripurna mengatakan, pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada fraksi-fraksi dprd kabupaten indragiri hilir yang telah memberikan tanggapan, pertanyaan, saran, masukan dan pendapat di dalam pandangan umum masing-masing fraksi yang telah disampaikan di dalam sidang paripurna dewan yang terhormat sebelumnya. untuk pandangan umum dimaksud dapat kami tanggapi dengan penjelasan sebagai berikut : 1. fraksi partai kebangkitan bangsa 1. terhadap penjabaran visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah di dalam rancangan apbd tahun anggaran 2019 ini sesuai permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan apbd tahun anggaran 2018 lampiran iv. teknis penyusunan apbd angka 2 dalam hal daerah melaksanakan pemilihan kepala daerah tahun 2018 dan / atau dokumen rpjmd berakhir, penyusunan prioritas daerah dalam rancangan kua dan ppas berpedoman pada rkpd tahun 2019 yang mengacu pada: arah kebijakan dan sasaran pokok rpjpd, program prioritas nasional dalam rkp, program strategis nasional yang ditetap-kan oleh pemerintah dan memperhatikan visi, misi, program kepala daerah terpilih, serta mempedomani peraturan daerah mengenai organisasi perangkat daerah.

Selanjutnya, mengingat tahun 2019 merupakan tahun pertama dari periode rpjmd kabupaten indragiri hilir tahun 2018 – 2023 dan dokumen dimaksud masih dalam proses penyusunan seiring dengan pelaksanaan pilkada serentak pada bulan juni 2018 maka terhadap penyusunan kegiatan di dalam rancangan apbd tahun anggaran 2019 ini akan mengacu kepada rpjpd kabupaten indragiri hilir tahun 2005 – 2025, dan diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah tahun 2019. selanjutnya, setiap perangkat daerah kabupaten indragiri hilir akan mengacu kepada rkpd tahun 2019 untuk menyusun rencana kerja (renja) perangkat daerah yang pada akhirnya menjadi pedoman dalam penyusunan rapbd kabupaten indragiri hilir tahun 2019.

 Sebagai dokumen perencanaan daerah, maka rkpd kabupaten indragiri hilir tahun 2019 mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

2. Mengenai penyusunan rancangan apbd pemerintah kabupaten indragiri hilir akan terus berupaya untuk dapat memenuhi jadwal proses penyusunan apbd sesuai tahapan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. hal ini akan diawali dengan penyusunan rkpd sebagai pedoman penyusunan rancangan kua dan rancangan ppas. selanjutnya, kua dan ppas yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang apbd antara pemerintah daerah dengan dprd. atas dukungan dan kerjasama bapak dan ibu dewan kami ucapkan terima kasih.
3. Terhadap persoalan petani kelapa untuk tahun 2019 ini sesuai tema pembangunan kabupaten indragiri hilir tahun 2019 pada prioritas, sasaran dan arah kebijakan pembangunan angka 5 yaitu meningkatkan produktivitas pertanian disampaikan bahwa dengan memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan, dengan arah kebijakan penyediaan bantuan sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan dan pertanian/ perkebunan, peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani, pembangunan perbaikan irigasi tanaman pangan, pembangunan dan perbaikan trio tata air tanaman perkebunan, pembangunan jalan usaha tani, penanganan pasca panen produk pertanian dan hilirisasi produk-produk pertanian.
4. Terhadap penggunaan dana alokasi khusus yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat alhamdulillah tahun 2018 dari sisi penyaluran dan serapan dana transfer serta progres pelaksanaan kegiatan berkat koordinasi yang intens mengalami peningkatan, dan untuk proses pelaksanaan apbd tahun 2019, pemerintah daerah akan berupaya mengambil langkah- langkah strategis seperti memperkuat koordinasi untuk dapat dimulai tahapan pelaksanaan pekerjaan di awal tahun.
5. Terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat tentang catatan administrasi kepen-dudukan pemerintah kabupaten indragiri hilir telah berupaya dan terus berupaya untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. atas saran, masukan dan pendapat yang disampaikan fraksi partai kebangkitan bangsa kami ucapkan terima kasih.
6. fraksi partai golongan karya : 1. Terhadap pengelolaan penerimaan daerah pemerintah daerah berusaha akan menciptakan suatu perangkat yang dapat menjamin seluruh penerimaan daerah dapat terhimpun dan diterima di kas daerah serta tercatat sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah. dalam hal ini pemerintah daerah berusaha untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.
7. terhadap permasalahan kelapa khususnya petani kelapa sudah kami sampaikan pada uraian di atas. 3. terhadap distribusi guru pns akan menjadi perhatian pemerintah daerah, terlebih pada rencana penerimaan cpns guru tahun ini sudah diarahkan pada formasi untuk mengisi pada sekolah-sekolah yang berada di daerah. 4. terhadap disiplin asn dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat akan menjadi perhatian pemerintah daerah, melalui langkah-langkah penegakan disiplin asn dan memberikan bimbingan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. atas pertanyaan dan saran yang disampaikan fraksi partai golongan karya kami ucapkan terima kasih.
8. fraksi pdi perjuangan 1. terhadap upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pencapaian realisasi pad akan terus dilakukan termasuk juga untuk sumber-sumber pendapatan lainnya. hal tersebut melalui kebijakan inten-sifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. 2. terhadap kenaikan alokasi dana perimbangan kita patut bersyukur, hal ini menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dprd kabupaten indragiri hilir dalam rangka peningkatan dana transfer diakomodir oleh pemerintah pusat, dan terhadap peningkatan taraf ekonomi para petani sudah termasuk dalam program prioritas yang tertuang dalam tema pembangunan kabupaten indragiri hilir tahun 2019 yaitu “memantapkan pembangunan infrastruk-tur, pengembangan industri manufaktur dan pariwisata untuk mewujudkan pemerataan ekonomi”. 3. terhadap upaya menumbuhkembangkan industri manufaktur, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan sebagai berikut: 1. meningkatkan dan memantapkan jaringan infrastruktur pada kawasan industri dan ikm, 2. peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung kawasan industri dan pengelolaan ikm, dengan arah kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar, penyediaan bantuan alat dan mesin, serta meningkatkan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja. 3. peningkatan daya saing perekonomian dan meningkatkan iklim usaha investasi yang kondusif, dengan arah kebijakan meningkatkan dan optimalisasi kinerja bidang perizinan dan ketenagakerjaan serta fasilitasi bantuan untuk akses permodalan.
9. terhadap distribusi guru pns sudah kami jelaskan pada uraian diatas. 5. terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan akan menjadi perhatian pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di beberapa puskesmas akan diterapkan dengan pola pengelolaan badan layanan umum daerah (blud) puskesmas. 6. terhadap pelaksanaan wisata religi merupakan bagian dari prioritas pengem-bangan pariwisata dan pelestarian nilai-nilai budaya dalam rangka memberikan peluang terhadap pengembangan pariwisata dan pelestarian nilai-nilai budaya di kabupaten indragiri hilir. 7. terhadap pelaksanaan pembangunan di desa sudah dialokasikan anggarannya melalui belanja dana desa dari dana transfer pemerintah pusat dan bagian anggaran desa dari alokasi dana perimbangan dikurangi dak berupa belanja alokasi dana desa yang peruntukan, pertanggungjawaban dan pengawasan diatur tersendiri berdasarkan ketentuan dan peraturan tentang pengelolaan dana desa.
10. mengenai porsi alokasi pembangunan diupayakan merata sebab salah satu fungsi anggaran adalah fungsi distribusi yang mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, namun itu semua dengan pertimbangan kondisi keterbatasan dana, untuk itu disusun skala prioritas pembangunan daerah. atas pertanyaan dan masukan yang disampaikan fraksi pdi perjuangan kami ucapkan terima kasih.
11. fraksi partai persatuan pembangunan 1. terhadap pembangunan infrastruktur sudah dialokasikan sesuai prioritas dan kemampuan pendanaan, pembangunan insfrastruktur diarahkan untuk penguatan jaringan infrastruktur dengan arah kebijakan pembangunan jalan dan jembatan, sarana perhubungan serta sarana prasarana pendukung lainnya. 2. terhadap permasalahan distribusi guru pns sudah kami jelaskan pada uraian di atas. 3. terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sudah kami sampaikan pada uraian di atas. 4. terhadap bidang pengentasan kemiskinan dan permasalahan perkebunan sudah kami sampaikan pada uraian di atas. 5. terhadap hibah ke baznas berdasarkan permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan apbd tahun anggaran 2018 lampiran v. hal khusus lainnya angka 50 huruf d pelaksanaan tugas badan amil zakat nasional (baznas) provinsi dan baznas kabupaten / kota, sebagai
12. terhadap hibah ke baznas berdasarkan permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan apbd tahun anggaran 2018 lampiran v. hal khusus lainnya angka 50 huruf d pelaksanaan tugas badan amil zakat nasional (baznas) provinsi dan baznas kabupaten / kota, sebagai pelak-sanaan pasal 31 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, melalui dukungan pendanaan dalam apbd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 31 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya, baznas provinsi dan baznas kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan hak amil.

Selanjutnya, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 pasal 69 ayat (1) biaya operasional baznas provinsi dan baznas kabupaten / kota dibebankan pada apbd dan hak amil. 6. defisit anggaran akan ditutupi dengan jumlah pembiayaan neto yang berasal dari penerimaan pembiayaan berupa perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. atas pertanyaan dan masukan yang disam-paikan fraksi partai persatuan pembangunan kami ucapkan terima kasih.

5.fraksi demokrat 1. penyusunan rancangan apbd kabupaten indragiri tahun anggaran 2019 menekankan kepada pokok-pokok kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang mendasar yaitu program-program pembangunan yang lebih menyentuh masyarakat dengan meperhatikan usulan masyarakat serta identifikasi atas permasalahan tahun-tahun sebelumnya. 2. terhadap permasalahan pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan sektor pertanian sudah kami sampaikan pada uraian di atas. atas pertanyaan dan saran yang disampai-kan fraksi demokrat kami ucapkan terima kasih.

6.fraksi gerakan bintang amanat keadilan 1. pelaksanaan kegiatan tahun 2018 tentunya secara ketentuan akan dilakukan audit oleh bpk, dan terhadap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan namun belum dibayarkan hingga akhir tahun anggaran 2018 nantinya akan menjadi bahan audit bpk, dan bila dinyatakan hutang berdasarkan hasil audit selanjutnya akan dianggarkan kembali untuk proses pembayaran hutang kegiatan tersebut. 2. terhadap permasalahan perkebunan dan pelaksanaan kegiatan sudah kami uraikan pada penjelasan diatas. 3. terhadap sarana dan prasarana bidang pendidikan sudah dialokasikan sesuai prioritas dan kemampuan pendanaan serta kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten.4. terhadap sarana dan prasarana bidang olahraga yang termasuk dalam prioritas dan kemampuan pendanaan daerah akan dialokasikan. 5. terhadap pembangunan infrastruktur sudah dijelaskan pada uraian di atas. selanjutnya atas saran dan masukan yang disampaikan fraksi gerakan bintang amanat keadilan kami ucapkan terima kasih.

7. fraksi nasdem plus 1. terhadap permasalahan penyelenggaran pendidikan sudah kami jelaskan pada uraian di atas. 2. terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sudah kami sampaikan pada uraian di atas. 3. terhadap prioritas percepatan pengen-tasan kemiskinan dan untuk memberikan rasa keadilan yang sama bagi masyarakat kabupaten indragiri hilir, terhadap penurunan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pada daerah kantong kemiskinan, dengan arah kebijakan pembangunan jalan dan jembatan, penyediaan listrik, air bersih, sarana prasarana pendidikan dan sarana prasarana kesehatan. peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat pada daerah kantong kemiskinan, dengan arah kebijakan pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui koperasi dan industri kecil dan menengah (ikm).4.terhadap kebutuhan masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan sudah kami jelaskan pada uraian di atas. 5. mengenai porsi alokasi pembangunan insfrastruktur sudah kami kelaskan pada uraian di atas. 6. adapun program strategi dan prioritas di bidang pendapatan daerah yaitu seperti : 1. optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan potensi yang ada dan prospek pengembangannya (inten-sifikasi dan ekstensifikasi). 2. peningkatan kapasitas sdm aparatur dan pemberdayaan sdm secara tepat dan kondusif. 3. peningkatan aktivitas dan kualitas pelayanan serta pengadaan sarana dan prasarana pelayanan pajak dan retribusi daerah. atas saran, masukan dan pendapat fraksi nasdem plus, kami ucapkan terima kasih.

Demikianlah tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian pengantar nota keuangan ranperda tentang apbd kabupaten indragiri hilir tahun anggaran 2019 yang dapat kami sampaikan. kami sadari bahwa tanggapan ini belum lah dapat memuaskan semua pihak, dan untuk itu kiranya dapat dikoordinasikan lebih lanjut agar pelaksanaan pembangunan di kabupaten indragiri hilir dapat terus berkesinambungan dan bermanfaat bagi hajat hidup masyarakat di kabupaten indragiri hilir yang kita cintai ini. atas semua saran dan pendapat serta masukan yang telah diberikan, saya menyampai-kan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga kerjasama yang baik ini akan terus dapat kita pertahankan dan lebih ditingkatkan lagi.

Sekda yang diwawancarai awak media usai mengikuti paripurna mengatakan, prioritas APBD Inhil TA 2019 di prioritaskan kepada Infrastruktur, pendidikan, Kesehatan termasuk juga pengembangan ekonomi masyarakat melalui DMIJ yang menjadi program Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Beliau juga mengistruksikan kepada seluruh kepala OPD untuk tidak bepergian selama pembahasan APBD TA. 2019,” Tutupnya (*)

Laporan    : Ridho/rls

 Editor       : Indra H Piliang