FPK Riau dan FPK Jatim Sepakat Perlu Segeranya Pembentukan Asosiasi FPK Nasional

Dalam pertemuan penuh kekeluargaan dan  keakraban di Kantor FPK Jatim tersebut, pihak FPK Riau dipimpin langsung oleh Ketua Ir. A.z. Fachri Yasin, M.Agr didampingi Wakil Ketua, Ir. Fakhrunnas MA Jabbar, M.I.Kom dan Bendahara, Sadrianto  SE. Sedangkan dari pihak tuan rumah FPK Jatim  dipimpin Plt.  Ketua  HM. Yousri Nur Raja Agam, SH didampingi Sekretaris, Yafet Waruwu,  SH, MH beserta  belasan pengurus lainnya antara lain  dua Wakil Ketua Dr. Edi Puwinarto, M.Si dan Ir. Marcus Remiasa, SE, M.Si, dua Wakil Sekretaris, Liza Mara Mardiana, ST dan Moh. Effendi, Wakil Bendahara, Adriana Meryetin Lala. Tampak pula sejumlah anggota lainnya  yakni  Asnita Ristiawati Harefa, RA. Wahjoe Trining Lestari, Merrie dan beberapa staf.

Ketua FPK Riau  A.Z. Fachri Yasin di awal pertemuan menjelaskan  keinginan membentuk Asosiasi FPK Nasional (AFPKN) sebenarnya sudah digaungkan oleh para pengurus FPK Provinsi di Indonesia sekaitan tidak adanya Kepengurusan FPK Pusat sebagaimana dituanglan dalam Permendagri No. 34  tahun 2006 yang menjadi dasar hukum pembentukan FPK di semua provinsi dan ka upaten/ kota di Indonesia. Padahal organisaai lain yang sama-sama   berada  dibawah pembinaan  Badan Kesbabgpol seperti FKUB (Forum Koordinasi Umat Beragama)  memiliki kepengurusan pusat.

Bagi FPK Riau, kata Fachri Yasin,  dalam Rakor FPK  26-28 November lalu yang dihadiri  lima Ketua FPK di Sumatera (Riau, Kepri, Aceh, Sumsel  dan Sumbar) kebulatan tekad untuk

Fachri juga menceritakan dalam setiap audiensi dengan pihak Kemendagri, aspirasi dan gagasan pembentukan FPK Pusat itu selalu disampaikan. Namun sejauh ini, pihak Kemendagri  menanggapi hal itu belum perlu.

Sementara itu, Plt. Ketua FPK Jatim, HM.  Yousli Nur Raja Agam,  didampingi Sekretaris, Yafet Waruwu, SH, MH  menyambut baik kesepakatan gagasan pembentukan AFPKN karena sudah beberapa kali dibahas dalam  berbagai pertemuan FPK di antaranya di Samarinda dan beberapa kota lainnya.

Yousli yang juga wartawan senior dan Ketua Yayasan Gebu Minang Jatim ini mengatakan sebenarnya tak ada alasan Kemendagri untuk menolak aspirasi pembentukan AFPKN. Sebab hal itu merupakan hak berpendapat dan hak berserikat  warga negara dalam rangka ikut mrlenciptakan kedamaian antar etnik dan suku di Indonesia.

Sekretaris FPK Jatim, Yafet Waruwu menambahkan  dalam Raker yang digelar  dua pekan lalu, tekad untuk pembentukan AFPKN bergema lagi. Oleh sebab itu, pihaknya  berharap tekad pembentukan AFPKN ini terus disuarakan agar menjadi kebulatan tekad bersama sampai suatu saat manti benar-benar terwujud menjadi forum koordinasi.

“Semoga kelak pihak Kemendagri dapat mempertimbangkan aspirasi para pengurus FPK di seluruh Indonesia untuk pembentukan kepengurusan FPK Pusat,” kata Yafet yang juga berprofesi sebagai  lawyer ini.

Kunjungan Kerja Tim FPK Riau di Jatim  sehjakv12-14 Desember 2021  diisi dengan  pertemuan bersama Badan Kesbangpol   Provinsi Jatim dan FPK Jatim, peninjauan berbagai  obyek wisata dan pusat kerajinan industri dan UMKM antara lain Jembatan Suramadu dan usaha kuliner di Kota Bangkalan, Madura, Industri Kulit di Tanggul Angin, Sidoarjo  lokasi bencans alamB    Lumpur Lapindo dan berbagai obyek wisara di Kota Surabaya.