KARIMUNTODAY.COM,SIAK, KANDIS – Menyikapi Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan di tahun ini, FPR (Front Perjuangan Rakyat) yang tergabung didalamnya Ormas AGRA, SERUNI, Pemuda Baru Indonesia, GSBI dan FMN, menyatakan sikap tidak lagi menitipkan aspirasi dan kepentingan pada siapapun dan menyatakan serta menghimbau pada seluruh ormas gabungan untuk langsung menyuarakan dan memperjuangkan bersama-sama hingga menang.
Hal ini terungkap saat FPR menggelar aksi damai di depan Gedung Kecamatan Kandis dengan orator Rahmat selaku Pimpinan Pembaru Indonesia, Mulyono selaku Ketua AGRA juga Murni selaku Ketua SERUNI pada Senin, (12/11/2018).
“Tahun segera berubah, tetapi nasib mayoritas rakyat masih saja sama. Kerja keras banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, upah tetap rendah, pendapatan tetap tidak mencukupi karena harga kebutuhan hidup terus mengalami peningkatan tanpa kenal kompromi. Para orang tua dan pemuda pergi dari rumahnya, mencari pekerjaan di perkotaan atau di Kabupaten dan Provinsi lain di Indonesia.
Tanah kelahiran hanya melahirkan pesimisme. Bertahan lebih lama hanya akan menjadi begal dan pengguna narkoba. Tanah kelahiran sejak lama berada di genggaman kekuasaan perusahaan perkebunan besar milik tuan tanah besar dan perusahaan pertambangan raksasa milik imperialis. Tanah hanya “serantai” bahkan ada yang selembar pun tidak punya, modal tidak ada, sekolah pas-pasan,” seru Mulyono saat orasi.
Menurut Mulyono yang berlaku saat ini seperti di Pedesaan, karena tanah terbatas bahkan tidak punya sama sekali, kaum tani miskin terpaksa menjual tenaga murah bekerja pada siapa saja yang membutuhkan tenaga, termasuk pada tuan tanah besar sekalipun dengan kondisi kerja yang sangat memprihatinkan. Memperoleh pekerjaan meskipun buruk seperti berkah, karena mayoritas rakyat lainnya menganggur, tenaganya tidak laku, kecuali ada proyek PADAT KARYA. Dari 2-4 orang dewasa dalam satu rumah, hanya satu yang bekerja untuk hidup lima orang lainnya. Para tuan tanah besar pemilik perkebunan besar kelapa sawit dan perkebunan besar kayu (HTI) mempraktekkan monopoli tanah mengambil terlalu banyak, sementara mereka yang bekerja keras bertahan hidup pun sulit.
“Kaum tani kecil perseorangan, buruh, Buruh Harian Lepas (BHL) dan Buruh Harian Tetap (BHT), suku bangsa minoritas (SBM) Sakai, Pedagang, dan Pegawai Kecil di Kandis mengalami hal serupa. Tetapi belum juga berhenti sampai di situ. Kehidupan ekonomi terus memburuk, pemerintah terus menuruti dikte imperialisme-negara kapitalis besar monopoli dunia Amerika Serikat untuk memotong subsudi. Gas Elpiji langkah-pembeliannya dipersulit, tagihan listrik segera meningkat-perubahan golongan daya hendak diubah, bantuan-bantuan pemerintah hanya untuk sebagian kecil rakyat di desa dan menimbulkan perpecahan, pegawai kecil menjadi korban pemotongan anggaran. Karena upah dan pendapatan kaum tani dan para pekerja terbatas, para pedagang kecil sepi pembeli. Naik harga sedikit barang menumpuk,” tambahnya dalam orasi.
Senada dengan Mulyono, Murni yang dikenal sebagai Ketua SERUNI menuturkan, “Akar dari permasalahan rakyat Kandis adalah monopoli tanah dan kekayaan alam oleh segelintir orang Tuan Tanah Besar dan tidak adanya Land Reform Sejati. Ada tuan tanah besar memonopoli tanah dalam jumlah sangat besar, ada kaum tani yang memiliki tanah sangat terbatas bahkan tidak punya tanah sama sekali. Para tuan tanah memperoleh memonopoli hasil kebun sangat besar, para BHL dan BHT juga Buruh memperoleh upah sangat rendah. Tanah tak punya membuat rakyat menjual tenaganya dengan sangat murah di negerinya sendiri. Lainnya menjadi pengangguran, lapangan kerja manusiawi sangat terbatas,” pungkas Murni.
Organisasi tani milik kaum tani, Suku Bangsa Minoritas dan buruh tani AGRA, Organisasi pendukung perjuangan buruh dan tani Pemuda Baru Indonesia, organisasi buruh militan GSBI dan organisasi perempuan demokratis SERUNI yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) bersama-sama dengan rakyat menyuarakan ketimpangan dan ketidak adilan nasib yang dirasakan oleh rakyat tertindas dan terhisap di Indonesia saat itu.
Pada momentum peringatan Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan Front Perjuangan Rakyat kembali dengan lantang memprotes dan menentang kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo yang menambah beban penderitaan rakyat. Dan dalam waktu bersamaan menuntut agar pemerintah membuat kebijakan yang dapat meringankan beban rakyat di pedesaan maupun perkotaan.
Beberapa poin yang terangkum saat penyampaian Orasi saat itu adalah seperti, atasi kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg dengan cara menjual pada Rakyat dengan bebas dan harga yang lebih murah, menuntut pemerataan listrik bagi desa dan rakyat di seluruh pelosok Indonesia, termasuk di desa-desa yang belum merasakan penerangan listrik murah dan bebas dari pemadaman, memprotes dan menentang kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya input pertanian yang terus melambung sementara upah buruh hanya naik 8%, anggaran pegawai kecil dan honorer dipotong dan harga komoditas kaum tani sangat rendah.
Menuntut turunkan Harga Kebutuhan Pokok dan Biaya Produksi Bagi Kaum Tani, serta berikan pelatihan untuk kaum tani, Naikkkan Upah Buruh dan tingkatkan harga beli seluruh komoditas pertanian tani kecil perseorangan juga naikkan harga TBS, Memprotes keras pemerintah Presiden Joko Widodo karena membiarkan Tuan Tanah Besar mempermainkan status pekerja di seluruh Indonesia termasuk nasib Buruh Harian Lepas (BHL) dan PKWT agar dapat dipekerjakan dengan murah dan tanpa tanggung-jawab berarti dari perusahaan.
Mempersulit perpanjangan kontrak para BHL/PKWT dengan berbagai persyaratan tambahan, Memprotes dan menentang keras kebijakan Presiden Joko Widodo yang mempertahankan konsesi tanah sangat luas bagi perkebunan besar di tangan tuan tanah besar dan pertambangan besar. Bahkan terus memberikan konsesi tambahan serta pembelaan dengan berbagai cara, tanpa memperdulikan perampasan tanah milik kaum tani dan suku bangsa minoritas dengan cara kekerasan maupun terselubung.
Menuntut Cabut Konsesi Perkebunan Besar, Berikan Tanah Pada Rakyat Dan Kembalikan Tanah Ulayat Bagi Suku Bangsa Minoritas, Memprotes dan Menentang Keras Kriminalisasi, Tindakan Kekerasan dan Intimidasi Terhadap Rakyat dan Suku Bangsa Minoritas yang memperjuangkan haknya dengan menggunakan dasar Undang-Undang Ormas dan Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Menuntut agar Presiden Joko Widodo, Aparatur Kepolisian dan Militer menghentikan seluruh bentuk kriminalisasi, kekerasan dalam berbagai bentuk, intimidasi dan teror terhadap rakyat yang menyampaikan suara dan aspirasinya, Jamin kebebasan sipil, Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum dan Berserikat, Berikan cuti haid dan hamil tanpa membebankan buruh tani perempuan melalui syarat-syarat dan pemeriksaan yang bekerja di perkebunan PT. ivomas Tunggal.
Menuntut adanya perbaikan upah, kondisi kerja dan kepastian kerja bagi buruh dan buruh tani yang bekerja di dalam perkebunan, Menuntut berikan lapangan pekerjaan yang layak bagi pemuda serta berikan fasilitas umum untuk pemuda dan perempuan dan yang terakhir Menuntut berikan pelayanan kesehatan yang gratis dan berkualitas untuk rakyat dan pendidikan yang gratis dan berkualitas dari SD-SMA tanpa syarat bagi rakyat terutama keluarga buruh dan buruh tani.
Pernyataan dan sikap FPR tersebut diterima langsung oleh Camat Irwan Kurniawan, Sosok Camat Terbaik I se Provinsi Riau dengan menyatakan segala aspirasi diterima dan akan secepatnya menggelar koordinasi dengan pihak terkait, “Kita hargai Aspirasi dari Warga yang juga merupakan bagian dari Masyarakat Kandis, selanjutnya kita akan koordinasikan ini dengan pihak-pihak terkait. Sekcam saya sudah mencatat semua aspirasi mereka namun secara struktural, akan ada pihak-pihak yang lebih berkompeten menjawabnya,” jelas Camat Irwan dihadapan Massa penggelar aksi.
FPR sendiri sebelum membubarkan diri menyikapi pernyataan dengan harapan agar kiranya pernyataan tersebut didengar serta dapat melahirkan kebijakan baru yang meringankan beban rakyat Indonesia, khususnya rakyat tertindas dan terhisap di Riau dengan menyuarakan yel-yel, Hidup Kaum Tani, Hidup Klas Buruh, Hidup Suku Bangsa Minoritas, Hidup Pemuda dan Perempuan.(*)
Laporan : Fuji Efendi
Editor : Indra H Piliang
