KARIMUNTODAY.COM, KARIMUN – Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri beberapa waktu terakhir ini banyak membuat kebijakan dinilai kontrapersi ditengah masyarakat membuat Koalisi Bersinar angkat bicara menyikapinya.
Koalisi Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, Ing. Iskandarsyah dan Anwar Abubakar kepada karimuntoday.com Rabu (03/2/2020) mengatakan, ada 5 (lima) kebijakan yang saat ini tengah di sorot oleh masyarakat diantaranya, kondisi keuangan daerah, gaji honorer, tunggakan listrik dan insentif tenaga kesehatan RSUD karimun serta Mutasi Honorer.
“ Dia sangat Mengritisi kebijakan yang diambil oleh pemkab karimun dilakukan oleh Bupati Karimun dan dia berharap kebijakan tersebut dianulir diantaranya terkait mutasi honorer,selayaknya dipertimbangkan kembali, Ujar Anwar Abubakar Atas Nama Tim Kualisi Bersinar.
Ditambahkanya lagi, Saat ini kondisi ekonomi terbilang memburuk seharusnya pemkab karimun harus jeli mencari peluang untuk menambah pendapatan daerah (PAD),agar masalah keuangan daerah bisa teratasi sehingga tidak ditemukan adanya keterlambatan pembayaran gaji honorer dan insentif tenaga kesehatan serta tunggakan taggihan PLN.
“ Kami sangat prihatin adanya papan bunga yang di pajang di depan kantor kejaksaaan yang isinya menuntut agar insentif tenaga kesehatan dibayarkan, secara tidak lansung inikan sangat memalukan pemerintahan karimun, khususnya kabupaten karimun di tengah masyarakat luas apalagi dilihat sempat di posting di media social,” imbuhnya
Terakhir dikatakanya, Dia berharap mutasi yang dilakukan kepada tenaga honorer jangan sampai terkait dengan pilkada (politik-red) yang berlansung beberapa waktu lalu bukankah sudah usai, apalagi pendapatan tenaga honorer tidak terlalu besar setiap bulanya, andaikata dimutasi di luar pulau karimun besar, tentu harus meroggoh kocek lebih dalam, tentu akan menambah derita tenaga honorer tersebut di saat ekonomi terpuruk, apalagi yang sudah memiliki tanggungan keluaga tentu sangat terbebani,” ungkapnya
“ APBD 2021 bukankah sudah di ketok palu oleh DPRD Karimun selayaknya di percepat di realisasikan agar dapat dipergunakan untuk keperluan pemerintahan salah satunya membayar tunggakan listrik PLN yang nominalnya mencapai ratusan juta rupiah dan Insentif tenaga kesehatan nominalnya miliarn rupiah,” Tutupnya
Secara terpisah, Salah Seorang Kepala OPD di Lingkup Pemkab Karimun ketika ditemui di ruang kerjanya Senin (01/2/2020), tidak menapik adanya keterlambatan pembayaran taggihan kepada Pihak PLN Karimun,” ya bang memang ada keterlambatan pembayaran rekening listrik kepada pihak PLN, tapi sudah dibayar kemarin saya minta salah seorang staf mencari pinjaman, dan alhamdulillah kabarnya hari ini sudah bisa GU,” ucapnya singkat
Secara terpisah, Bupati Karimun, H. Aunur Rafiq sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfrimasinya terkait adanya kritikan oleh Koalisi Bersinar terkait kebijakanya yang menjadi sorotan ditengah masyarakat belum dapat dimintai tanggapanya (red)
