KARIMUNTODAY.COM, KUNDUR – Masyarakat Kundur mengharapkan Program Konversi, Liquified Petroleum Gas (LPG) sebagai pengganti minyak tanah (Mitan) bersubsidi kembali dilanjutkan. Sebab masyarakat Kundur Sudah merasa lelah dengan kondisi langkanya minyak tanah (Mitan) yang susah didapat dipasaran,Kendati demikian masyarakat Karimun khususnya Pulau Kundur meminta agar Pemerintah daerah dan juga Propinsi, untuk mengambil sikap agar Konversi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg, bisa dilanjutkan kembali, sebab masyarakat yang belum menerima jadi merasa terbeban dengan susahnya mencari minyak tanah khususnya dipulau Kundur.
Apa lagi mengingat minyak tanah (Mitan) non Subsidi harganya mencapai belasan ribu rupiah perliternya. Menurut masyarakat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM, Pertamina telah mendapatkan mandat untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian 531.131 paket Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg, kepada calon penerima paket perdana terpilih untuk tahun 2018, seperti Sumatra Utara, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, termasuk Kepri ada didalamnya.
Namun ironisnya masyarkat Karimun khususnya Pulau Kundur sampai saat ini belum mendapatkan Konversi LPG secara merata, sehingga sebagian masyarakat berpendapat hal ini terjadi disebabkan oleh kurangnya niat oknum terkait dan berwenang dijajaran Pemkab Karimun, untuk melakukan peninjauan ditengah masyarakat. Sehingga pemerintah daerah selaku perpanjangan tangan masyarakat, diminta untuk segera turun kelapangan untuk melakukan pendataan kembali agar Konversi LPG 3 Kg, bisa didapat secara merata diterima oleh masyarakat.
Hal tersebut sangat perlu dilakukan secepatnya, mengingat minyak tanah (Mitan) subsidi sudah ditarik oleh pemerintah pusat. Kendati ditariknya jatah minyak tanah oleh pemerintah telah membuat ribuan kepala keluarga (KK) masyarakat Kecamatan Kundur yang belum mendapatkan kompor dan juga gas menjadi pusing tujuh keliling. Hasil pantauan Karimuntoudy.com dilapangan, masih banyak masyarakat yang belum mendapat paket kompor dan gas di Kecamatan Kundur, seperti Desa Sungai Ungar, sekitar 200 kepala kepala keluarga (KK) Lubuk 128 (KK) Sungai Sebesi sekitar 330 (KK). Jumlah tersebut tidak termasuk masyarkat di tiga (3) Kelurahan Kecamatan, Kundur, seperti kelurahan Kundur Kota, Gading Sari dan juga Tanjung Batu Barat.
Bupati Karimun H.Aunur Rafiq yang dikonfirmasi karimuntoday.com (28/7/19), saat menghadiri acara wisuda santri dikundur mengatakan, minyak tanah (Mitan) bersubsidi,memang sudah ditarik oleh pemerintah pusat, namun minyak tanah yang non subsidi seharusnya sudah beredar ditengah masyarakat, sehingga minyak tanah tidak semestinya langka untuk didapat. Memang harga minyak tanah non subsidi harganya relatif mahal, tetatpi paling tidak dapat menjadi, solusi membantu bagi masyarakat, sambil sementara menunggu konversi LPG 3 Kg yang belum merata di dapat oleh sebahgian dimasyarakat.
Kendati demikian H.Aunur Rafiq selaku Bupati Karimun, dalam waktu dekat ini akan memerintahkan pihak terkait dari pemerintah daerah untuk mendata kembali masyarakat yang belum mendapat tabung LPG dan juga kompor gas, agar masyarakat mendapat dengan secara merata, mengingat minyak tanah yang bersubsidi sudah distop oleh pemerintah terang,” Bupati Karimun tersebut (*)
.Laporan : Majid
Editor : Indra H Piliang
