Waka III DPRD Kepri H. Bahktiar Tolak Kenaikan Tarif Masuk Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang

KARIMUNTODAY.COM, TANJUNGPINANG –  Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), H. Bahktiar, Lc, MA, menegaskan penolakannya terhadap rencana PT Pelindo yang akan menaikkan tarif masuk pelabuhan domestik di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Rencana kenaikan tarif yang diperkirakan dari Rp 10 ribu menjadi Rp 15 ribu ini menuai sorotan dari berbagai pihak, terutama dari kalangan masyarakat yang sering menggunakan jasa pelabuhan tersebut.

Menurut H. Bahktiar, tarif yang cukup signifikan tersebut akan memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan kehidupannya dari sektor transportasi dan perdagangan antar pulau. “Kenaikan tarif pelabuhan domestik ini bisa memberatkan masyarakat, khususnya pelaku ekonomi lokal yang beraktivitas di sekitar Pelabuhan Sri Bintan Pura. Kami dari DPRD Kepri berharap Pelindo dapat mempertimbangkan kembali keputusan ini,” kata Bahktiar dalam sebuah pernyataan yang diterima media beberapa hari lalu.

Dampak terhadap Perekonomian Lokal

Menurutnya, pelabuhan Sri Bintan Pura merupakan salah satu pintu gerbang utama bagi aktivitas ekonomi di Tanjungpinang dan daerah sekitarnya. Kenaikan tarif masuk pelabuhan berpotensi meningkatkan biaya logistik, yang akhirnya dapat mempengaruhi harga barang dan menambah beban ekonomi masyarakat yang sudah terbebani dengan berbagai tantangan ekonomi lainnya.

“Masyarakat dan pelaku usaha di sini sudah cukup terbebani dengan situasi ekonomi saat ini. Jika kenaikan tarif pelabuhan ini tetap diberlakukan, dikhawatirkan akan ada lonjakan harga barang yang akan semakin sulit dijangkau oleh kalangan bawah,” tambah Bahktiar.

Mendorong Dialog dengan Pelindo

Sebagai langkah konkret, H. Bahktiar menekankan pentingnya dialog antara pihak DPRD Kepri dan PT Pelindo guna mencari solusi terbaik. Ia juga mengusulkan agar pihak Pelindo membuka ruang bagi masukan dari masyarakat dan pihak terkait sebelum kebijakan tarif tersebut diterapkan.

“Kami akan segera mengundang pihak Pelindo dan pihak terkait lainnya untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Kita harus menemukan solusi yang dapat menjaga kestabilan ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan bersama,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, H. Bahktiar menegaskan bahwa DPRD Kepri akan selalu mengawal kebijakan yang dapat merugikan masyarakat, termasuk terkait tarif pelabuhan ini. Ia juga berharap agar kebijakan yang dikeluarkan tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

“Kami di DPRD Kepri akan terus memperjuangkan agar kebijakan-kebijakan yang diambil tidak memberatkan masyarakat, terutama di sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup sehari-hari seperti transportasi,” ujarnya.

Secara terpisah, Manager PT Pelindo Tanjungpinang sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya. (*)

Loading...