KARIMUNTODAY.COM, TANJUNGPINANG – Sejumlah warga masyarakat Tanjungpinang mempertanyakan kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Demikian disampaikan Jhony (52) Warga Kelurahan Air Raja Tanjungpinang kepada sejumlah wartawan Selasa (24/12/2019).
Ia mengatakan bahwa kinerja BPN perlu dipertanyakan sebab banyak warga pemilik lahan mengalami masalah terkait status lahan yang dimilikinya.
Dijelaskannya, dirinya hampir lima (5) tahun mengajukan status alas hak untuk naik menjadi sertifikat. Namun setelah lima tahun pula baru lah dia mendapatkan sertifikat tersebut namun status lahan tersebut bermasalah pula.
“Saya hampir lima tahun mengajukan alas hak untuk naik sertifikat, namun setelah sertifikat keluar malah tanah tersebut bermasalah yaitu luas tanah yang telah di ukur berbeda dengan luas pajak yang harus dibayar. Anehnya BPN sendiri terkesan tidak bertanggung jawab seolah olah tertutup” ujar Jhony.
Jhony berharap agar pihak BPN Kota Tanjungpinang dapat bekerja lebih profesional,sehingga tidak menimbulkan konflik ditenga-tengah masyarakat.
” Saya yakini bahwa masih banyak permasalahan yang seperti yang saya alami, termasuk masalah surat tanah yang tumpang tindih” ujar Jhony penuh kesal.
Ditempat terpisah Ketua LSM Indonesia Crisis Centre (ICC) Provinsi Kepri laede Komarudin mengatakan, bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan pihak BPN.
” Kita pelajari dulu kasusnya kemudian akan kita kembangkan ke BPN Pusat kasus tersebut dengan aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia”. ujar Laode.
Secara terpisah Kepala BPN Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya terkait hal tersebut. (*)
