KARIMUNTODAY.COM, KARIMUN – Bertempat di Kantor Bupati Karimun dan Kantor DPRD Karimun telah dilaksanakan Aksi Unras oleh DPC Ikatan Pendidik Nusantara (IPN), ASN dan Honorer Kab.Karimun, sekira pukul 08.00.Wib. Rabu (08/01/2025).
Sebagai Penanggung Jawab dan Korlap, Mahadi, S.Pd, M. Ridwan, Hendra Yani dan Rifai.
Sedangkan Jumlah Massa dalam melakukan aksi Unras : ± 70 Orang, Massa DPC IPN : ± 20 Orang dan Massa ASN/Honorer OPD Pemkab. Karimun : ± 50 Orang.
Dalam aksi Unras tersebut menggunakan Alat peraga berupa Pengeras suara Toa, Pita Biru dan Spanduk yang bertuliskan, YTH. BAPAK BUPATI KARIMUN TOLONG BAYARKAN TPP KAMI SELAMA 5 BULAN KARENA SANGAT DIBUTUHKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN ANAK-ANAK KAMI SEGERA!!! BAYARKAN TPP ASN, TPG TAMSIL TW.IV DAN GAJI HONORER SAMPAI DENGAN DESEMBER, Apabila janji yang Manusia sering jatuh sudah di ucapkan, karena sanjungan tidak ditepati maka itu Tetapi sering Terselamatkan orang yang ingkar, manusia sering jatuh karna sanjungan tetapi sering terselamatkan karna kritikan.
Dan massa unras meminta Tentang Penundaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Penundaan Pembayaran Gaji Honorer Kab. Karimun dan Tentang Penundaan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) juga Tambahan Penghasilan (Tamsil) TW 4.
Sekira Pukul 08.00 Wib Massa aksi dari DPC Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) Kab. Karimun berkumpul di titik kumpul Komplek Pertokoan depan Kantor Bupati Karimun Jl. Poros Kec. Tebing. Kemudian Pukul 08.50 Wib massa aksi dari DPC Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) dan ASN Kab. Karimun berjumlah ± 70 Orang bergeser ke Kantor Bupati Karimun dengan berjalan kaki. Lalu Pukul 09.00 Wib Massa Aksi dari DPC Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) dan ASN Kab. Karimun tiba di depan lapangan Kantor Bupati Karimun dan melakukan Orasi dengan penyampaian tujuan mereka.
Dan selaku Penanggung Jawab Aksi Mahadi, S.Pd, mengatakan Kami menuntut janji pembayaran TPP yang diangsurkan, banyak teman kami yang sudah menggadaikan semua karena peninggalan TPP sudah terlalu lama 5 bulan. Sudah terlalu lama kami menunggu namun hingga saat ini tidak dicairkan. Kami hari ini ingin berkompromi sebagai anak dan Bapak maka aspirasi ini kami harap dapat didengar. Selain itu terdapat perwakilan pegawai Non ASN Pemda yang juga menyampaikan orasi pada intinya mempertanyakan dimana pembayaran TPP.
Untuk menanggapi permintaan para massa Unras, Plt. Sekda Kab.Karimun Djunaidy, S.Sos, M.Si, menuturkan, Terimakasih bapak ibu telah datang dengan tujuan menyampaikan aspirasi dengan baik. Silahkan perwakilan bapak/ibu untuk masuk kita bahas persoalan ini di rapat audensi.
Sementara itu Kasat Intelkam Polres Karimun AKP Budi Tambunan mengarahkan, Silahkan perwakilan bapak/ibu yang masuk ke ruang rapat cempaka putih untuk rapat audiensi. Adapun jumlah massa unras yang masuk ke ruang rapat cempaka putih untuk rapat audiensi sebanyak 30 orang, ungkapnya.
Sekira Pukul 09.30 Wib perwakilan Massa Aksi dari massa aksi dari DPC Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) Kab. Karimun berjumlah 15 orang dan ASN Kabupaten Karimun 15 orang melaksanakan audiensi di ruang rapat Cempaka Putih Kantor Bupati Karimun.
Hadir dalam audiensi tersebut, Ketua DPRD Kab. Karimun Raja Rafiza, S.T., M.M., Anggota DPRD Karimun Sulfanow Putra, S.Sos, Anuar, S.Sos, Rosdiansyah, S.T., Plt. Sekda Kab.Karimun Djunaidy, S.Sos, M.Si, Kabag Ops Polres Karimun KOMPOL Agung Surya Winata, S.T., Kasat Intelkam Polres Karimun AKP Budi Tambunan, Kapolsek Meral AKP Adi Candra, S.H., M.H., Kapala BPKAD Kab. Karimun Dwi Yandri, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karimun H. Husin, Kaban kesbangpol Drs. Jefridin, M.Si dan 30 orang masa unras aksi damai yang berada di dalam ruang rapat Cempaka Putih Kantor Bupati Karimun, ujarnya.
Plt. Sekda Kab. Karimun Djunaidy, S.Sos, M.Si menjelaskan bahwa, Kondisi pada tahun 2024 belanja Kabupaten Karimun 1,6 Triliun lebih, dan perjalanan Januari 2024 triwulan 2 dan 3 Terjadi perubahan APBD untuk menyesuaikan kembali dengan pemangkasan 1,4 Triliun. Dalam perubahan tersebut Tim anggaran melakukan evaluasi, dan mendudukkan kembali bersama Dewan Kab. Karimun. Salah satunya belanja pegawai di Kabupaten Karimun melebihi ± 10% dari 30% yang dianggarkan. Ditahun 2025 ini belanja pegawai menjadi 46% dengan proses dilantiknya PPPK dan berkurangnya honorer.
Insyaallah dalam tahun 2025 tenaga honorer di Kabupaten Karimun berkurang, sehingga tidak menyebabkan kurangnya APBD Karimun. Untuk gaji Honorer insyaallah dalam waktu dekat ini akan diselesaikan namun TPP tidak dapat dianggarkan oleh Pemkab Karimun dan Tahun 2025 ini diharapkan kita dapat menata kembali APBD Karimun.
Kabag Ops Polres Karimun KOMPOL Agung Surya Winata, S.T. mengatakan, Kami sebagai pihak Kepolisian meminta mediasi ini disampaikan dengan baik sehingga dapat hasil yang memuaskan, ucapnya.
Penyampaian perwakilan aksi damai menjelaskan, Tentang tuntutan kami yaitu Penundaan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) TW 4 yang infonya akan dibayarkan Bulan Januari. Namun Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama 5 Bulan sampai saat ini tidak dapat dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Karimun.
Kepala BPKAD Kab. Karimun Dwi Yandri mengatakan, Sumber pembayaran TPP ini berasal dari sumber daya bebas PAD Karimun. Kondisi keuangan Karimun ditahun 2023-2024 tidak stabil. Kami sudah pernah membahas bersama Anggota DPRD Karimun, namun diaplikasi tidak bisa dianggarkan ditahun 2025 menjadi 18 bulan untuk menutupi pembayaran 5 bulan yang tertunda. PAD Karimun masuk hanya 14 milyar, sedangkan TPP dan gaji honorer sampai dengan 25 milyar. Tahun 2025 akan dicoba menganggarkan PAD dan menurunkan TPP pegawai agar dapat dibayarkan.
Ketua DPRD Kab. Karimun Raja Rafiza, S.T., M.M. mengatakan, Surat aksi damai ini masuk ke DPRD Karimun, dan hasil komunikasi kami dengan pemerintah dilaksanakan disatu tempat yaitu Kantor Bupati Karimun. Di DPRD Karimun dalam hal pembahasan anggaran sebab akibat sudah dijelaskan. APBD Kabupaten Karimun tahun 2025 sebanyak 1.386 Milyar, agar tidak terjadi lagi seperti ini. Kondisi keuangan ekonomi yang kritis ditahun 2024 semoga akan dapat kita nikmati kembali ditahun 2026.
Kesimpulan Audiensi mengharapkan Pembayaran Gaji Honorer Kab. Karimun & Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) TW 4 akan diusahakan dan direalisasikan pertengahan bulan Januari. Untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tertunda selama 5 bulan akan dikomunikasikan lebih lanjut karena saat ini terkendala dengan tidak adanya dana.
Sekira pukul 11.20 Wib audiensi selesai, Selama aksi massa unras damai dilaksanakan tidak ada kejadian yang menonjol yang berpotensi menggangu Sitkamtibmas di Kab. Karimun, situasi terdapat dalam keadaan Kondusif dan terkendali.(*/lh)
