BATAMKARIMUNKEPRI

Penambangan Tanah Urug Ilegal di Karimun Tidak Terbendung, Diminta Dirkrimsus Polda Kepri Lakukan Penindakan

KARIMUNTODAY.COM, KARIMUN –  Dirkrimsus Polda Kepulauan Riau diminta untuk datang ke Kabupaten Karimun agar menutup aktivitas pertambangan batuan (Tanah Urug) disenyalir tidak memiliki Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dari Kementrian Minerba RI, pasalnya telah melanggar UU Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Minerba.

Hal tersebut dikatakan, Rahmad Kurniawan salah seorang Aktivis Lingkungan di karimun kepada karimuntoday.com Senin (31/5/2021), Ya dia berharap agar Dirkrimum Polda Kepri untuk turun ke kabupaten karimun melakukan razia terhadap penambangan batuan( tanah urug) yang tidak memiliki izin, pasalnya aktivitas tersebut selain merusak lingkungan juga merugikan Negara dari sector pajak.

“ Dalam UU Nomor : 3 Tahun 2020 jelas mengatakan, bahwa sanksi pidananya yakni ancaman hukuman 5 tahun serta denda 100 miliar kepada oknum pengusaha yang melakukan penambangan batuan tanpa izin oleh kementerian minerba RI,” imbuhnya

Ditambahkanya lagi, Dia menduga apabila pihak Dirkrimum Polda Kepri tidak segera turun melakukan tindakan tegas, niscaya penambangan batuan (tanah urug) di karimun akan semakin massif, karena belum terlihat adanya penegakan hukum, bahkan oknum-oknum pengusaha tersebut dengan leluasa melakukan penambangan seakan-akan kebal hukum, itu dapat dilihat mondar mandirnya truk membawa tanah urug di jalanan, Tutupnya

Dan Dia berharap nantinya  apabila Tim Dirkrimsus  Polda kepri ke karimun jangan hanya cuma datang  seharusnya melakukan penangkapan dan penindakan karena kejahatan ini di lakukan sudah cukup lama dan sangat masif dan terstruktur terutama dengan alasan bisa bayar retribusi dengan tanpa mengantongi ijin yang semestinya sementara pihak Bapenda sendiri terkesan menggunakan aturan yang abu abu karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat walaupun ada kebijakan

“ Semua itu bisa dilakukan dengan  tindakan positif kalau pihak pemerintah daerah mampu memberikan solusi dengan sistem pengawasan yang benar,  Banyak kejanggalan dalam pemaparan hasil pembangunan yang katanya terealisasi secara terukur dan terarah sementara pelaku kejahatan lingkungan saja tidak mampu di lakukan pembinaan dengan pola pengawasan yang benar,belom lagi kejahatan besar di depan mata pencurian material besar besaran pasir laut dengan alasan kepentingan investasi yang terkesan bar bar ,makanya pelaku kegiatan tanah urug juga mengikuti permainan kelas atas Dengan imbalan balas jasa kejahatan yang sama tersruktur dan massif, Kalau tidak bisa membuktikan itu semua sama artinya kegiatan itu identik dengan tindakan korupsi berjamaah,” cetusnya

Kalau pun itu di lakukan atas kesepakatan pihak pemilik lahan paling tidak sebelum melakukan kegiatan para pihak wajib membuat dokumen lingkungan agar perdiksi dampak yang di timbulkan dapat di awasi dan di lakukan pencegahan antar para pihak termasuk nilai kontribusi daerah yang di bayarkan jangan hanya terima pembayaran tanpa kejelasan aturan dan pos penerimaan anggaran melalui rekening daerah nomor berapa Bapendanya.

Dalam hal kejahatan yang terjadi selalu warga kecil selaku pekerja yang di tuding selaku pelaku kejahatan sementara para pihak yang melakukan kegiatan dengan menggunakan alat berat terkesan di biarkan,kalau memang pemerintah daerah menilai kegiatan ini merupakan kegiatan penambahan pendapatan ekonomi warga kenapa tidak di legalkan semua kegiatan yang dilakukan agar tidak terkesan tebang pilih ,sementara kepala daerah hanya mendengar dan menerima informasi  tanpa bisa memberikan sebuah solusi di karena tidak punya kewenangan untuk menerbitkan ijin kegiatan yang sebenarnya ,untuk apa aturan UU otonomi dan hak deskresi kepala daerah kalau urusan perut warga harus di intai dengan persoalan tindakan pidana,untuk 3 tahun kita buktikan apa tindakan realisasi kepala daerah atas persoalan ini bisa saja di lihat grafik pembangunan kedepan dengan  lahan yang di rusak oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab ini antara azas manfaat dan mudharat,” tutupnya

Secara terpisah, Dirkrimsus Polda Kepri, Kombes  Pol Teguh Widodo sampai berita ini di unggah belum dapat dimintai tangapanya terkait permintaan salah seorang aktivis lingkungan di karimun agar menurunkan timnya untuk melakukan penutupan serta penindakan terhadap aktivitas penambangan batuan( tanah urug) disenyalir tidak mengantongi Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) dari Kementerian Minerba beluam dapat dimintai konfirmasinya.  (*)

 

Loading...
 

Tags
Close
Close